Rencana penutupan lokalisasi pelacuran Dolly, Surabaya, kembali mencuat. Bahkan, usulan kali ini lebih konkret. Lokalisasi terbesar di Indonesia itu memang tidak akan ditutup seketika, namun `jurus` yang akan ditempuh pemerintah untuk menanganinya, tampaknya bakal membuat Dolly lambat laun kehilangan pamor, dan bahkan bisa tutup pada akhirnya.
`Jurus` yang dianggap jitu itu adalah dengan akan dipasangnya kamera pengintai tersembunyi atau CCTV di setiap wisma prostitusi di Dolly. Langkah ini diungkapkan Wakil Gubernur Jatim Saifulah Yusuf.
Menurut Gus Ipul, panggilan Saifulah, keberadaan alat canggih itu dapat membantu untuk merekam sekaligus mendata seluruh pengunjung yang masuk ke kawasan lokalisasi di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya itu. “Pemasangan CCTV tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menutup lokalisasi Dolly secara bertahap,” ujar Gus Ipul, Senin (25/10), usai mengikuti sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Minggu (24/10), juga mengaku telah menyiapkan “jurus rahasia” untuk menangani persoalan pekerja seks komersial (PSK) Dolly dalam pertemuan dengan Gubernur Jatim Soekarwo. Dalam pertemuan itu, Risma bersikukuh tidak akan menutup Dolly secepatnya seperti diminta gubernur, namun menyiapkan langkah penanganan. Dan ‘jurus’ yang dimaksud tampaknya adalah rencana pemasangan CCTV.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Surabaya Chalid Buhari membenarkan, Pemkot Surabaya akan memasang kamera pengintai. Rencana itu adalah langkah kedua setelah sebelumnya disepakati antara Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Sawahan dengan masyarakat sekitar Dolly agar tidak ada PSK baru.
CCTV yang dipasang nantinya bisa melihat secara detail kegiatan sosial di sana, termasuk siapa saja PSK dan si hidung belangnya. Jarak pandangnya pun bisa didekatkan hingga 22 kali.
“CCTV merupakan upaya preventif, nanti bisa diekspos alias dibeber ke publik. Tujuannya untuk meningkatkan budaya malu,” ujar Chalid di kantornya, Senin (25/10).
Menurutnya, dengan mengekspos sosok PSK dan siapa-siapa yang datang ke lokalisasi, harapannya para PSK maupun si hidung belang akan berpikir ulang jika akan melakukan kegiatan prostitusi.
Namun, Chalid belum bisa membeberkan titik-titik mana saja yang akan dipasang CCTV. Begitu juga dengan jumlah anggaran yang diajukan ke meja Wali Kota. Hal itu, katanya, masih usulan, namun ia yakin rencana itu terealisasi pada 2011.
Menurut Chalid, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Bambang Dwi Hartono memiliki visi yang sama mengenai penyelesaian masalah PSK. Bukan hanya memonitoring PSK-nya saja, tapi siapa saja hidung belang yang ada di sana. “Kami nanti bisa me-record, me-raport. Siapa saja hidung belang yang ke sana, bisa ketahuan. Bisa jadi lewat pelat mobilnya yang terekam,” katanya.
Ia memaparkan, pemasangan CCTV tersebut sebagai upaya dinas sosial, kepolisian, dishub, mapun pihak kecamatan melihat persoalan lokalisasi Dolly dari dekat. “Ibu Wali Kota menghendaki semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) melihat persoalan lebih dekat. Nah, di Dolly merupakan salah satunya. Input CCTV nantinya bisa diakses dinas sosial,” ujar Chalid.
Kepala Dinas Sosial Surabaya Eko Haryanto berharap, pemasangan CCTV bisa menurunkan jumlah pengunjung dan menyadarkan penghuni Dolly. Menurut Eko, selama ini Dolly sulit ditutup karena penghuni di sana tidak mau berubah. Padahal, Pemkot terus melakukan penyuluhan tentang bahaya penyakit HIV/AIDS, juga mengadakan pelatihan sebagai bekal alih profesi. “Penutupan Dolly harus dilakukan secara perlahan,” kata Eko.
Berdasarkan data Dinsos Pemkot Surabaya, jumlah PSK dan mucikari di Dolly dan Jl Jarak sebanyak 1.200 orang pada 2010. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 sebanyak 1.300 penghuni. Sedangkan jumlah wisma di Dolly sebanyak 400 wisma. Penghuninya rata-rata berumur antara 18 tahun hingga 30 tahun. “Paling tua 40 tahun,” katanya.
Di tempat terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo kembali menegaskan, rencananya untuk menutup Dolly namun teknis penutupan Dolly merupakan urusan Pemkot Surabaya. “Saya memang gubernur. Namun, untuk urusan penutupan lokalisasi Dolly itu adalah ranahnya pemkot. Saya tidak bisa ikut campur tangan dalam urusan teknis,” katanya di Sumenep, Madura, Senin (25/10) siang. Gubernur berada di Sumenep untuk melantik A Busyro Karim-Sungkono Sidik sebagai bupati-wakil bupati (wabup) setempat periode 2010-2015.
“Demi kemaslahatan bersama, kami akan mendorong penutupan lokalisasi Dolly. Namun, untuk urusan teknis, jangan tanya saya dong. Tanya saja pada pimpinan Pemkot Surabaya,” ucapnya menegaskan.
Gubernur juga mengemukakan, pihaknya tidak pernah punya pikiran untuk memindahkan lokalisasi Dolly di Kota Surabaya ke salah satu pulau di Sumenep. “Itu kata siapa? Hingga sekarang, saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan untuk memindah lokalisasi Dolly ke wilayah Sumenep,” ucapnya dengan mimik serius.
Ia mengatakan, pihaknya siap membantu secara maksimal jika pimpinan Pemkot Surabaya mau menutup lokalisasi Dolly. “Saya luruskan terkait persoalan ini. Otoritas pengaturan Lokalisasi Dolly berada di tangan pemkot. Kami di Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mendorong. Penutupan itu tentunya tidak bisa sekaligus, akan tetapi secara bertahap,” katanya.
Gubernur menjelaskan, pihaknya akan menghormati sekaligus melihat langkah-langkah yang akan dilakukan Pemkot Surabaya guna mengatasi persoalan lokalisasi yang berada di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, itu.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono sepakat dengan rencana pemkot memasang CCTV di Dolly. Menurutnya, kamera itu juga efektif mengetahui perdagangan ilegal seperti narkoba maupun perdagangan (trafficking) manusia.
Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Jatim Sudarno Hadi mengatakan, selain karena pertimbangan moral, pentingnya lokalisasi Dolly ditutup juga sebagai upaya memutus mata rantai kriminalitas di masyarakat. “Karena tindakan kriminal, seperti mengonsumsi narkoba, minuman keras, kekerasan, pelecehan seksual, trafficking, hingga pemanfaatan uang korupsi juga sering dilakukan di lokalisasi,” katanya. Dengan begitu, menurutnya, penutupan Dolly bukanlah untuk menghancurkan perekonomian masyarakat. Malah bisa memperbaikinya, karena lokalisasi hanya tempat untuk menghambur-hamburkan uang dan memicu tindakan melanggar hukum yang sering berujung pada hancurnya kehidupan rumah tangga. “Yang untung dari keberadaan lokalisasi itu kan hanya mucikarinya saja,” tegasnya, Senin (25/10) di kantornya.
Namun, pengamat sosial Prof Dr Hotman Siahaan mengingatkan, wacana penutupan lokalisasi Dolly masih menjadi satu hal yang sulit dijalankan selama belum diikuti rencana penanganan para PSK pascapenutupan. “Bagus-bagus saja wacana (penutupan) itu dijalankan, tapi persoalannya orang-orang (PSK) itu mau ditempatkan ke mana? Mereka mau diatur seperti apa?” ujar Dosen Unair itu saat dihubungi, Senin (25/10).
Hotman menegaskan, selagi belum ada solusi penanganan PSK, penutupan lokalisasi akan memunculkan kendala utama yang lebih berisiko yakni penyebaran para PSK. Jika para PSK nantinya beroperasi secara sembunyi-sembunyi justru akan sulit terkendali. Jika demikian penyebaran penyakit menular seksual juga akan sulit diantisipasi
sumber : http://www.surya.co.id/2010/10/26/wajah-tamu-dolly-akan-diumumkan.html
