“Kamera itu akan memantau apakah ada PSK baru di kawasan tersebut. Juga untuk memantau siapa saja penyedia jasa di kawasan itu,” ujarnya, di Surabaya, Senin (25/10/2010).
Pendatang baru yang wajahnya terekam akan segera didatangi. Selain memastikan kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk mencegah kejahatan lain.
“Kalau korban trafficking bisa segera diketahui dan dipulangkan. Begitu juga kalau administrasi kependudukan tidak lengkap, akan dipulangkan,” tuturnya.
Dengan cara itu, perlahan-lahan lokalisasi itu akan kekurangan PSK dan akhirnya tutup. Penutupan secara perlahan-lahan itu cenderung dipilih Pemkot Surabaya dibandingkan penutupan seketika seperti diinginkan Pemprov Jawa Timur.
Seperti diberitakan, Gubernur Jatim, Soekarwo, mapun Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, mendesak agar penutupan lokalisasi Dolly segera dilakukan. Namun, karena yang memiliki wewenang adalah Pemkot Surabaya, maka pemrov akan memberi dukungan dan bantuan jika diminta agar lokalisasi Dolly tak lagi eksis di Surabaya.
Di lain pihak, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Rima, menolak menutup Dolly. Dia mengaku menyiapkan “jurus rahasia” untuk menangani persoalan pekerja seks komersial (PSK) dan rencana penutupan Lokalisasi Dolly. “Saya sudah bertemu gubernur, dan saya sampaikan bahwa tak bisa lokalisasi Dolly ditutup,” ujar Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini, Minggu (24/10/2010), di Surabaya.
