Nurdin Halid (kanan) dan Nugroho Besoes
Teka-teki jadwal pelaksanaan Kongres PSSI akhirnya terjawab. Ajang pemilihan ketua umum (Ketum) dan wakil Ketum tersebut digeber pada 29 April mendatang. Namun, tempat pelaksanaan kongres belum ditentukan. Hal itu disampaikan Sekjen PSSI Nugraha Besoes dalam konferensi pers di kantornya di Senayan, Jakarta, kemarin (10/3).
Namun, jalan menuju kongres tersebut sangatlah panjang. Banyak hal yang harus dilakukan sebelum hari pelaksanaan. Di antaranya pembentukan panitia perumus yang bertugas menyusun draf peraturan organisasi (PO). Peraturan tersebut bakal didistribusikan kepada seluruh pemilik suara.
Tim perumus, menurut Nugraha, berjumlah 10 orang. Mereka terdiri atas Ketua Ibnu Munzir dan Sekretaris Joko Driyono ditambah delapan anggota yang bekerja mulai 7 hingga 19 Maret. Pada 19 Maret nanti, hasil tim perumus diserahkan kepada anggota PSSI dan FIFA. Selain itu, masih ada kongres pada 26 Maret untuk memilih komite pemilihan (7 anggota) dan komite banding (5 anggota) yang bertugas menggelar kongres tersebut. Nama-nama kandidat dua komite ini diusulkan oleh pemilik suara PSSI. Nama-nama mereka dihimpun Sekjen PSSI sebelum diadakan pemilihan.
"Kongres nanti dimulai dengan pemilihan Ketum, lalu wakil Ketum, dan terakhir memilih anggota Exco (komisi eksekutif). Cara pemilihannya jangan tanya saya. Saya tidak tahu. Itu tugas komite pemilihan. Kami juga akan mengundang perwakilan dari FIFA dan AFC sebagi saksi hidup," kata Nugraha.
Nah, menilik panjangnya jalan yang ditempuh sebelum kongres, banyak suara miring yang menyindir bahwa hal itu akan dimanfaatkan Nurdin Halid dkk guna mencari cara supaya tetap bisa mempertahankan kekuasaan. Status quo bakal memiliki waktu panjang untuk mencari celah supaya bisa tetap memonopoli PSSI di masa mendatang. "Feeling saya begitu yakin kalau Nurdin akan mencari jalan untuk tetap bisa maju. Dari awal kan sudah kelihatan dia sangat berambisi menjadi Ketum lagi," kata Hadiyandra, sekretaris umum Pengprov PSSI Jambi.
Padahal, lanjutnya, Nurdin sudah tak diperkenankan maju lagi sebagai orang nomor satu di PSSI. Itu terkait dengan statusnya sebagai mantan narapidana. Statuta FIFA memang sudah menyatakan melarang mantan narapidana menjabat Ketum PSSI. "Meskipun sudah dilarang FIFA, saya melihat dia (Nurdin) akan berusaha keras dengan waktu yang ada untuk mencari celah agar tetap bisa maju," imbuh salah satu pemilik suara di kongres itu. Nurdin, kata dia, juga dianggap bakal mencari cara licik lain untuk tetap melanggengkan kekuasaan.
Bahkan, bukan tak mungkin jika Nurdin bakal melakukan lobi ke FIFA atau mencari orang yang sepaham dan sevisi dengannya untuk mengisi jabatan Ketum PSSI. Pendek kata, Nurdin bakal mencari "boneka" yang bisa dikontrolnya. "Saya yakin dia sudah menyiapkan strategi lain. Misalnya, menyiapkan orang yang bisa digerakkan olehnya. Yang pasti, calonnya memenuhi syarat dan bisa memenuhi apa yang diinginkan Nurdin," tambah Hadiyandra.
Pengamat sepak bola yang juga mantan ketua bidang organisasi PSSI Tondo Widodo mengharapkan semua pihak yang menginginkan perbaikan di otoritas sepak bola nasional itu terus memasang mata dan telinga. Hal itulah yang harus terus diperhatikan para pencinta sepak bola Indonesia yang menginginkan reformasi di PSSI.
"Publik harus mencermati langkah-langkah yang akan dipakai Nurdin cs untuk tetap bertahan di PSSI," bebernya. Apalagi, Nugraha juga belum bisa memberikan ketentuan pasti mengenai syarat yang dijadikan ketentuan bagi seorang calon untuk maju sebagai Ketum. Sekjen PSSI itu hanya mengatakan bahwa calon tersebut harus diusulkan oleh para pemilik suara.
Bahkan, satu dukungan dari pemilik suara juga cukup bagi seorang kandidat untuk maju sebagai Ketum PSSI. Selain itu, calon tersebut harus menyerahkan curriculum vitae (CV) serta surat keterangan yang menyatakan bahwa calon itu memang mencalonkan diri sebagai kandidat Ketum PSSI. "Kalau Nurdin maju lagi, pasti akan ada demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Jauh lebih besar daripada demo beberapa waktu lalu. Masyarakat sekarang sudah pintar, tapi juga sudah capek karena terus-menerus dipermainkan Nurdin," jelas Tondo.
Dia mengharapkan, para pemilik suara tak mengusung Nurdin maju sebagai Ketum PSSI. Komite pemilihan diharapkan juga tak meloloskan Nurdin. "Kalau ada pemilik suara yang mengusulkan Nurdin, berarti mereka geblek. Mereka tuli dan tak bisa membaca. Lha jelas-jelas Nurdin sudah dilarang FIFA. Kalau komite pemilihan meloloskan Nurdin, mereka akan kami tuntut," tegas Tondo.
Selain itu, Tondo menyatakan bahwa keputusan menggelar kongres pada 29 April hanya karena PSSI ingin mencari muka. Itu setelah mereka terpojok karena belangnya diketahui FIFA. "Biasanya kan mereka seenaknya sendiri. Nah, sekarang mereka sudah ketahuan bobroknya. Makanya, sekarang mereka terlihat nurut. Kalau sedang tak ketahuan belangnya, mereka pasti mbalelo lagi," ucap Tondo.
Sementara itu, Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) menanggapi dingin jadwal pelaksanaan kongres tersebut. Ketua KPPN Syahrial Damopolii menyatakan tak akan membatalkan jadwal kongres I pada 25"27 Maret guna memilih komite pemilihan dan komite banding serta kongres II pada 25"27 April untuk pemilihan ketua umum PSSI.
Meski FIFA sudah mengeluarkan keputusan bahwa pelaksanaan kongres diserahkan ke PSSI, KPPN tetap tak ambil pusing. Alasannya, anggota mereka yang diklaim mencapai 84 pemilik suara di kongres PSSI sudah mewakili untuk menggelar kongres. "PSSI resmi sekarang adalah kami. Legitimasinya dari 84 pemilik suara. Sudah tidak perlu lagi diragukan keabsahan kongres yang kami gunakan," tandasnya.
Dia menambahkan, langkah tersebut sudah sesuai dengan aturan keolahragaan yang ada di Indonesia. Kendati nanti ada ancaman bahwa bakal ada pelanggaran Statuta FIFA, pihaknya tidak gentar. "Ini Indonesia, kami ikuti aturan Indonesia. FIFA tidak harus kita dengarkan semua. Sepanjang masih sesuai dengan aturan Indonesia bisa diikuti. Soalnya, FIFA itu sama saja dengan Nurdin (Halid) yang tidak jelas," tandasnya.
Di sisi lain, kekisruhan di sepak bola Tanah Air menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Salah satunya Indonesia Football Watch (IFW) yang berusaha mencari jalan tengah. Mereka ingin mempertemukan berbagai elemen sepak bola dan penanggung jawab keolahragaan Indonesia dalam acara sarasehan sepak bola nasional pada 16 Maret mendatang di Wisma Antara, Jakarta.
Mereka ingin mencari solusi atas perbedaan paham antara PSSI dengan Dubes RI di Swiss Djoko Susilo dan Ketum KONI/KOI Rita Subowo terkait hasil pertemuan dengan Presiden FIFA Joseph "Sepp" Blatter. Wakil IFW juga bakal mendatangi markas FIFA di Zurich. Pihaknya berusaha menanyakan kebenaran hasil pertemuan FIFA dengan Duta Besar Indonesia dan KONI yang dianggap bohong.
"Kami sebagai masyarakat sepak bola sangat prihatin. Wakil pemerintah di Swiss kok dituduh berbohong. IFW ingin berangkat ke sana dengan tujuan mempertanyakan hal itu pula dan meminta bukti tertulis untuk kami umumkan ke masyarakat Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, pihak LPI meradang. Hal itu terkait dengan permintaan PSSI yang menginginkan LPI bergabung dengan kompetisi milik PSSI. Dengan catatan, LPI memulai dari Divisi III terlebih dahulu. Juru bicara LPI Abi Hasantoso menyatakan bahwa hal itu dilakukan PSSI untuk mengalihkan isu kegagalan timnas U-23 di kualifikasi Olimpiade.
"Tidak mungkin kompetisi profesional seperti LPI bergabung dengan kompetisi amatir PSSI. Klub-klub di PSSI itu kan amatir. Kecuali tiga tim yang tak mendapatkan dana APBD, yakni Persib Bandung, Arema Malang, dan Semen Padang. Dalam waktu dekat, ada beberapa tim di kompetisi PSSI yang akan bergabung dengan LPI," ucap Abi.
sumber : jpnn.com
