Belum selesai masalah 67 pegawai nglencer ke Singapura yang diperiksa Inspektorat Wilayah Provinsi Jatim, kini kabar tak sedap kembali menerpa Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim.
Kabar tak sedap itu adalah 750 orang PNS di lingkungan Dinas PU Bina Marga Jatim dianggap sebagai pegawai siluman. Pasalnya, mereka hanya menerima gaji buta dari APBD Jatim, tetapi proyek dan pekerjaannya tidak pernah terdaftar secara rinci di PU Bina Marga Jatim.
Hal itu terungkap dari hasil penelitian Analisa Jabatan (anjab) yang dilakukan Biro Organisasi Setdaprov Jatim.
"Mereka rata-rata terdaftar di bagian proyek PU Bina Marga Jatim. Tetapi, administrasinya tercatat di sistem administrasi pangkal di PU," kata Kabiro Organisasi Setdaprov Jatim Ratnadi Ismaon di kantornya, Senin (21/2/2011).
Menurut dia, angka 750 orang PNS siluman itu sepenuhnya ditemukan stafnya yang bertugas mencari data pegawai terkait penataan organisasi di Pemprov Jatim. Pihak PU Bina Marga menunjukkan kalau jumlah pegawainya total mencapai 900 orang. Padahal sesuai kebutuhan, dinas yang banyak mengurusi proyek pembangunan jalan nasional dan jalan provinsi itu idealnya cukup memperkerjakan 150 orang saja.
"Dari perhitungan dan analisasi kami sementara ini, PU Bina Marga idealnya diisi 150 PNS. Tetapi, karena tidak ada penataan awal yang baik, maka jumlahnya membengkak sampai 900 orang. Kebutuhan 150 orang itu sudah termasuk UPT-UPT yang dimilikinya," tegas mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim ini.
Dari temuan ini pula, setiap bulan minimal Pemprov Jatim melalui APBD harus mengeluarkan gaji pokok sedikitnya Rp 3 juta dikali 750 orang atau sekitar Rp 2.250.000.000. Berarti dalam setahun APBD Jatim harus nomboki gaji pegawai siluman sebesar Rp 27 miliar. "Mereka rata-rata pegawai golongan III. Gaji pokoknya rata-rata Rp 3 juta per bulan," ungkapnya.
Keberadaan pegawai siluman, lanjut dia, tidak hanya di Dinas PU Bina Marga saja. Tetapi, dari hasil pendataan bironya juga ditemukan beberapa dinas yang kondisinya sama dengan PU Bina Marga.
Di antaranya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yang sekarang dikomandani Harun. Dinas tersebut memiliki 850 PNS. Padahal, kebutuhan ideal pegawainya dan empat UPT-nya cukup 700 orang saja. Artinya, ada kelebihan 150 pegawai. "Jika ada 150 orang, berarti uang APBD untuk gaji 150 orang pegawai Dinas Pendidikan Jatim Rp 450 juta," pungkasnya.
Biro Organisasi saat ini masih mencari solusi atau jalan terbaik untuk mengurangi jumlah pegawai siluman di beberapa SKPD. Selain melimpahkan ke dinas atau SKPD lain, kemungkinan akan dilakukan juga progam pensiun dini seperti di Pemprov Jawa Barat.[beritajatim.com]
