Pemakaian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk klub di Indonesia Super League ternyata menyalahi aturan Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Dalam salah satu pasalnya, FIFA melarang klub profesional untuk memakai dana dari pemerintah.
Demikian diungkapkan pengamat bola Yesayas Oktovianus dalam diskusi Save Our Soccer di LBH Jakarta, Minggu (16/1/2011). Menurutnya, kondisi ini sangat ironis. Pasalnya, PSSI sebagai lembaga yang menaungi kompetisi ISL kerap memakai aturan FIFA untuk memberi sanksi kepada kompetisi Liga Primer Indonesia.
"Ini aturan FIFA. Klub-klub dilarang memakai dana dari pemerintah. Nah, kalau memakai dana APBD, itu jelas melanggar aturan FIFA," ujarnya.
Sementara itu, IGK Manila yang juga hadir dalam acara tersebut memaparkan, mayoritas klub di ISL menggantungkan biaya operasional dari APBD. Kalaulah ada yang tidak memakai dana APBD, klub tersebut tetap mendapat fasilitas dari pemerintah. "Saya lihat, 99 persen klub yang berkompetisi di ISL memakai dari APBD. "Seharusnya dana APBD untuk pembinaan bukan untuk klub profesional," katanya.
Sekadar diketahui, IGK Manila memang tergolong kritis dalam menyikapi kebijakan PSSI. Beberapa waktu lalu, Manila mengungkapkan salah satu borok Ketua Umum PSSI Nurdin Halid. Boroknya berupa praktek pengaturan pertandingan. "Saya disuruh mengganti wasit 10 menit jelang pertandingan. Tujuannya untuk memenangkan salah satu tim," katanya. [beritajatim.com]
