Direktur Sumatra Rainforest Insitute (SRI) Rasyid Assaf Dongoran di Medan, Minggu, mengatakan, intensitas perambahan hutan yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab semakin tinggi.
Padahal hutan konservasi maupun hutan lindung merupakan andalan Indonesia dalam menjamin luasan hutan yang mendukung upaya keseimbangan ekosistem.
Dengan luasan hutan tersebut juga dipastikan mampu menjaga ketersediaan habitat bagi satwa liar khususnya satwa langka seperti harimau sumatra (Phantera tigris sumatrae).
Saat ini populasi harimau sumatra tersebar terbatas di beberapa wilayah hutan yakni Aceh, Riau, Sumatera Barat, Lampung dan Jambi dengan populasi diperkirakan tidak lebih dari 300-400 ekor.
"Jenis satwa langka ini dipastikan dalam status terancam punah dari muka bumi. Ini tentunya bagian dari dampak perambahan hutan yang dilakukan orang-orang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan peningkatan ekonomi," katanya.
Menurut dia, hutan konservasi dan hutan lindung sebenarnya juga memastikan keseimbangan pengaturan air dan hanya hutan yang baik mampu memastikan sistem hidrologis dapat berlangsung secara terkendala dan berjangka panjang.
"Jika hutan terdegrasi secara cepat dan tidak terkendali, bencana akan segera datang," katanya.
Secara umum bencana yang dipastikan datang adalah banjir di saat musim hujan, kekurangan air hebat dan tanah mengalami degradasi kesuburan, hama wereng, bencana iklim dan penyerangan satwa ke perladangan.
Untuk itu, lanjutnya, saat ini Sumut perlu secara serius melakukan revitalisasi pembangunan kehutanan, khususnya memperluas hutan lindung dan memperkuat penegakan hukum atas tindakan pihak-pihak yang mengatasnamakan peningkatan ekonomi.
Pemprov Sumut juga perlu mendorong pemerintah kabupaten se-Sumut untuk memastikan luasan hutan dan realitas keberadaan luasan hutan di lapangan.
"Problem yang ada adalah sering data luas hutan di atas kertas tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, akibatnya tidak ada kepastian luasan hutan lindung di Sumatera Utara," katanya.
